Oleh: Muhammad Kurnia Ramadhan
Dosen Ilmu Administrasi Negara FISIP Universitas Pattimura Ambon
GELAPNYA satu sudut panggung pekerjaan Indonesia tak selalu tampak dari lampu yang padam melainkan dari bayangan panjang peluang yang semakin terdistorsi. Bagi generasi Z mereka yang lahir antara pertengahan 1990-an hingga awal 2010-an memasuki dunia kerja adalah harapan yang selaras dengan gelar sarjana, portofolio digital, dan janji “masa depan cerah”.
Namun realitas di lapangan menunjukkan bahwa ruang bagi mereka untuk tampil di panggung profesional semakin sempit. Di tengah euforia digitalisasi dan gempuran startup, banyak Gen Z mendapati bahwa pasar kerja tidak seindah narasi media sosial.
Lowongan pekerjaan yang tersedia seringkali menuntut pengalaman dua hingga tiga tahun, bahkan untuk posisi entry-level.
Sementara itu, lapangan kerja formal tidak tumbuh secepat jumlah lulusan yang lahir setiap tahun dari ribuan perguruan tinggi di seluruh negeri.
Akibatnya, banyak lulusan muda terseret ke pekerjaan serabutan, gig economy, atau sekadar magang tanpa jaminan masa depan.
Dalam kondisi seperti ini, semangat dan kreativitas Gen Z diuji oleh kenyataan pahit: ijazah tidak lagi otomatis menjadi tiket menuju kesejahteraan, dan kompetensi digital bukan jaminan untuk bertahan di pasar kerja yang semakin kompetitif.
Ketika Angka Bertemu Harapan
Data resmi menunjukkan betapa besar tekanan yang menunggu kelulusan baru. Menurut Badan Pusat Statistik (BPS), per Februari 2025, tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Indonesia mencapai sekitar 4,76 %, atau kira-kira 7,28 juta orang.
Menariknya, di antara mereka yang memiliki jenjang pendidikan perguruan tinggi (D4, S1, S2, S3), angka pengangguran secara persentase berada pada kisaran 6,23 % pada periode yang sama.
Sementara itu, indikator lain menunjukkan bahwa hanya sekitar 10,20 % dari penduduk berusia ≥ 15 tahun memiliki ijazah perguruan tinggi. Kendati proporsi lulusan tinggi masih rendah, jumlah lulusan yang masuk ke pasar kerja tiap tahun tetap besar: berbagai laporan memperkirakan bahwa perguruan tinggi di Indonesia meluluskan sekitar 1,5 – 1,8 juta orang setiap tahun.
Gabungan antara banyaknya lulusan, angka pengangguran yang masih jutaan, dan persentase pengangguran yang relatif tinggi di antara lulusan perguruan tinggi menggambarkan ironi yang tajam: output pendidikan tinggi bertemu pasar kerja yang belum sepenuhnya bergeser untuk menyerap mereka secara optimal.
Kenapa panggung terasa makin sempit bagi Gen Z?
Pertama, ada persoalan skill mismatch ketidaksesuaian antara apa yang diajarkan di kampus dengan keterampilan yang benar-benar dibutuhkan di dunia kerja. Banyak perguruan tinggi masih berfokus pada teori, sementara industri menuntut kemampuan praktis yang siap pakai.
Akibatnya, meski berijazah S1, banyak lulusan tetap kesulitan mendapat pekerjaan tetap. Jadi, masalahnya bukan karena anak muda malas, tetapi karena sistem pendidikan dan dunia kerja belum berjalan seirama.
Kedua, jumlah angkatan kerja tumbuh jauh lebih cepat dibanding ketersediaan lapangan kerja formal yang layak. Tak sedikit Gen Z akhirnya memilih bertahan di pekerjaan kontrak, paruh waktu, atau freelance bukan karena itu impian mereka, tapi karena memang itulah peluang yang terbuka.
Bagi sebagian, pekerjaan fleksibel bisa jadi pilihan menarik, tapi bagi banyak lainnya, itu justru membuat masa depan terasa tak pasti.
Ketiga, ekspektasi Gen Z kerap berbenturan dengan realitas. Generasi ini tumbuh di era yang menekankan keseimbangan hidup, kreativitas, dan makna kerja.
Menurut Kompas, banyak anak muda lebih memilih pekerjaan fleksibel karena ingin punya waktu untuk berkembang dan tidak ingin terjebak rutinitas.
Namun di sisi lain, proses rekrutmen kini semakin kompleks: sistem otomatis penyaring CV, persaingan global, dan tuntutan pengalaman membuat banyak pelamar muda tersingkir bahkan sebelum diwawancarai.
Keempat, belum terjalinnya sinergi yang kuat antara kampus, industri, dan pemerintah. Kurikulum kampus belum sepenuhnya menyesuaikan diri dengan kebutuhan pasar, sementara banyak perusahaan masih ragu membuka ruang bagi lulusan baru untuk belajar di dalam sistem kerja.
Akibatnya, banyak anak muda merasa seperti “penonton di luar panggung” punya kemampuan, tapi belum diberi kesempatan tampil.
Suara Gen Z dan Media Nasional
Beragam opini di media menunjukkan bahwa persoalan ini tidak hanya soal angka dan data, tetapi juga menyangkut sisi psikologis dan kultural dari generasi muda.
Kompas mencatat bahwa banyak anak muda kini menilai pekerjaan bukan semata soal gaji, tetapi juga tentang makna, fleksibilitas, dan keseimbangan hidup.
Mereka ingin bekerja di tempat yang memberi ruang berkembang, bukan sekadar datang pagi pulang sore. Namun, ketika kondisi pasar kerja belum ramah terhadap nilai-nilai itu, rasa kecewa dan frustrasi pun muncul seolah idealisme mereka harus berhadapan dengan realitas yang keras.
Di sisi lain, media lain seperti Jawa Pos dan Republika menyoroti fakta yang tak kalah penting: setiap tahun jumlah lulusan sarjana terus bertambah, tetapi lapangan kerja tidak tumbuh secepat itu.
Bahkan, laporan menyebut ada lebih dari satu juta sarjana yang masih menganggur. Angka ini tentu menggambarkan situasi yang memprihatinkan bukan karena mereka tidak mau bekerja, tetapi karena kesempatan yang tersedia memang semakin terbatas.
Akhirnya, keresahan Gen Z bukan hanya tentang “belum dapat kerja”, tetapi juga tentang “pekerjaan seperti apa” yang sebenarnya mereka cari: apakah sekadar bertahan hidup, atau benar-benar memberi arti bagi hidup.
Inilah tantangan baru yang seharusnya menjadi perhatian bersama pemerintah, kampus, dan dunia industri agar generasi muda tidak kehilangan arah dan harapan di tengah perubahan zaman yang begitu cepat.
Apa yang perlu dilakukan?
Pertama, peran perguruan tinggi. Kampus perlu lebih dekat dengan dunia industri. Kurikulumnya harus menyesuaikan kebutuhan nyata di lapangan, bukan sekadar teori di ruang kelas.
Magang, proyek kolaboratif, dan kegiatan praktikum sebaiknya menjadi bagian penting dari proses belajar, bukan pelengkap.
Selain itu, career center di kampus juga perlu diperkuat agar mahasiswa tidak kebingungan mencari arah setelah wisuda, melainkan sudah siap dengan bekal, jaringan, dan strategi karier.
Kedua, tanggung jawab pemerintah. Pemerintah bisa memperluas program penyerapan tenaga kerja muda, memberi insentif bagi perusahaan yang berani merekrut lulusan baru, dan memperbaiki sistem pendataan agar transisi dari kampus ke dunia kerja bisa dipantau dengan baik.
Dengan begitu, kebijakan ketenagakerjaan tidak lagi bersifat reaktif, tapi benar-benar membantu lulusan muda mendapatkan pijakan pertama yang kokoh.
Ketiga, peran Gen Z sendiri. Generasi ini perlu tetap realistis tanpa kehilangan idealisme. Tidak perlu menunggu pekerjaan impian datang; justru penting untuk terus mengasah kemampuan, menambah sertifikat keahlian, membangun portofolio digital, atau mencoba proyek kecil-kecilan.
Semua itu bisa menjadi jembatan menuju peluang yang lebih besar. Dunia kerja saat ini menghargai orang yang mau belajar, bukan hanya yang sudah tahu segalanya.
Keempat, tanggung jawab industri. Dunia usaha juga perlu membuka diri dan berinvestasi pada talenta muda. Memberikan kesempatan bagi lulusan baru bukan sekadar “amal sosial”, tapi strategi jangka panjang.
Melalui pelatihan, mentoring, dan lingkungan kerja yang suportif, perusahaan bisa menemukan ide-ide segar yang justru lahir dari energi dan cara berpikir khas generasi baru. (*)
